Berdasarkan UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pada Bab III UU DIkti. Pasal 53 dalam Bab III UU Dikti, mengatur bahwa Sistem Penjaminan Mutu  Dikti (SPM Dikti) terdiri atas:

  1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi

  2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui Akreditasi

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, diatur bahwa SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Dengan dikukuhkannya dalam UU Dikti, maka semua Perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi  sehingga Budaya Mutu di Perguruan Tinggi dapat dikembangkan.

 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan Tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan SPMI sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Standar yang dirumuskan oleh Perguruan Tinggi.

Implementasi SPMI bertujuan untuk meningkatkan

(a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar mutu akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik,

(b) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan di setiap Program Studi,

(c) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi Program Studi, dan

(d) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders.

 

Peningkatan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan akan meningkatkan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi oleh BAN-PT serta klasterisasi Perguruan Tinggi secara nasional oleh Dikti.

SPMI

Galeri

1/31

Pengumuman

Video post

Copyright © Lembaga Penjaminan Mutu UKAW

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon